Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku setuju jika pengelolaan kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dikelola Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Padahal, sebelumnya Basuki menghendaki pengelolaan stadion GBK di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Setneg untuk mengelola stadion termasuk hotel atlet dan seluruh aset yang berhubungan dengan dunia olahraga

Sikap Basuki ini melunak setelah bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi di Balaikota, Senin (8/12). Ia mengaku berubah pikiran terkait pengelolan GBK Senayan, Jakarta Pusat setelah mempertimbangkan berbagai hal.

"Bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Setneg untuk mengelola stadion termasuk hotel atlet dan seluruh aset yang berhubungan dengan dunia olahraga," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, Senin (8/12).

Sedangkan soal properti ruang hijau, sambung Ahok, biar hal itu menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. "Nah kita mau gabung seperti itu," tuturnya.

Ia menambahkan, dirinya bersama Menpora, Imam Nahrawi segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan hasil pembicaraan tersebut.

"Kita mungkin akan ngomong kepada pak Presiden, beliau (Imam) akan usulin dalam rapat kabinet," tandasnya.