You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Setuju GBK Dikelola Kemenpora
photo Doc - Beritajakarta.id

Basuki Setuju GBK Dikelola Kemenpora

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku setuju jika pengelolaan kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) dikelola Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Padahal, sebelumnya Basuki menghendaki pengelolaan stadion GBK di bawah kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Setneg untuk mengelola stadion termasuk hotel atlet dan seluruh aset yang berhubungan dengan dunia olahraga

Sikap Basuki ini melunak setelah bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi di Balaikota, Senin (8/12). Ia mengaku berubah pikiran terkait pengelolan GBK Senayan, Jakarta Pusat setelah mempertimbangkan berbagai hal.

"Bukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Setneg untuk mengelola stadion termasuk hotel atlet dan seluruh aset yang berhubungan dengan dunia olahraga," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, Senin (8/12).

Ahok Minta GBK Direhab untuk Asian Games

Sedangkan soal properti ruang hijau, sambung Ahok, biar hal itu menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta. "Nah kita mau gabung seperti itu," tuturnya.

Ia menambahkan, dirinya bersama Menpora, Imam Nahrawi segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan hasil pembicaraan tersebut.

"Kita mungkin akan ngomong kepada pak Presiden, beliau (Imam) akan usulin dalam rapat kabinet," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12588 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1392 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1386 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1333 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1040 personBudhi Firmansyah Surapati